Chat with us, powered by LiveChat

KPU Minta Lembaga Survei Patuhi Putusan MK Terkait Quick Count

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap membolehkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara atau TPS di wilayah yang masuk zona waktu Indonesia bagian barat ditutup. MK melarang quick count dilakukan sejak pagi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan, meminta kepada seluruh lembaga survei yang mengadakan penghitungan cepat Pemilu 2019 untuk mematuhi putusan MK tersebut. Sebab, bila ada yang melanggar, bisa terancam hukuman pidana.

“Jadi, tidak boleh merilis hasil survei sebelum waktu yang ditentukan dalam UU. Kita ingatkan sebab sanksi jika melanggar adalah sanksi pidana,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Sekadar diketahui, TPS akan buka pukul 07.00 sampai 13.00 waktu setempat. Jika masih ada pemilih yang menunggu antrean memilih, petugas masih akan melayani.

Kemudian, berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, pukul 15.00 WIB, barulah lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (16/4), pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan soal ketentuan pengumuman hasil survei dan hitung cepat.

MK berpendapat bahwa ketentuan pembatasan waktu paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia barat untuk umumkan perkiraan perhitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam 449 ayat 5 UU 7 nomor 2017, tidaklah menghilangkan hak masyarkat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan perhitungan cepat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *